Tugas Softskill Individu 2 Ibu Bani Zamzami

Mata Kuliah  : Etika Bisnis

Sub Pokok     : Pasar dan Perlindungan Konsumen

Makanan Kedaluwarsa dan Perlindungan Konsumen

Beberapa hari belakangan ini media massa gencar memberitakan penemuan bahan makanan kedaluwarsa. Awalnya menurut beberapa pemberitaan di media online, salah satu restoran bermarkas di Jakarta yang menyajikan kuliner asal Jepang diduga menggunakan bahan baku yang telah kedaluwarsa. 

Meski pihak perusahaan sudah menggelar jumpa pers untuk meluruskan kabar miring ini, dengan menghadirkan ahli teknologi pangan, masyarakat yang kerap mengonsumsi produk restoran tersebut menjadi galau hatinya. Betapa tidak! Mereka selama ini telah mengonsumsi makanan yang kurang aman bagi kesehatan.

Pertanyaannya, bagaimana pemerintah melindungi konsumen pangan? Jika dugaan ini terbukti kebenarannya, patut dipahami bahwa sistem pangan di Indonesia telah berubah. Cara dan mekanisme penyediaan pangan untuk kebutuhan masyarakat tidak seperti dulu lagi. Tidak cukup hanya memproduksi bahan pangan, kemudian menyajikannya di atas piring. Mesin industrialisasi dan globalisasi telah membawa pangan ke ranah komersial yang kapitalistik. Motif ekonomi untuk mencari keuntungan diduga melatarbelakangi berbagai kejahatan di bidang pangan. 

Temuan Terbanyak masih segar dalam ingatan, pangan kadaluwarsa menjadi temuan terbanyak Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM) dalam intensifikasi pengawasan jelang Natal 2015 dan Tahun Baru 2016. Hingga 21 Desember 2015, Badan POM menemukan 3.499 item atau 121.610 kemasan pangan tidak memenuhi ketentuan. Kerugian ekonomi dari pangan ini mencapai lebih dari Rp4,8 miliar.

Jenis pangan kadaluwarsa yang paling banyak ditemukan antara lain mie instan, susu kental manis, bumbu, teh, minuman serbuk, dan makanan ringan. Seandainya kita lebih rajin mengelilingi sejumlah pasar tradisional, niscaya tidak sulit menemukan makanan ke-daluwarsa dan produk makanan lainnya yang menggunakan pengawet yang tidak aman untuk kesehatan. Makanan bermutu rendah acap menyerbu kehidupan kita. 

Ini bentuk kejahatan di balik bisnis makanan yang semakin kerap muncul ke permukaan. Bakso, mie basah, tahu, ikan, daging ayam, buah, dan sayuran adalah makanan sangat populer yang dalam proses pengolahannya sarat dengan ketidakjujuran karena menggunakan bahan tambahan makanan yang tidak aman. Penggunaan bahan berbahaya ke dalam makanan sebenarnya sudah muncul sejak 1980-an. Ia telah masuk dan bersemayam di dalam perut masyarakat konsumen sekitar tiga dekade.

Ironisnya, belum ada tindakan tegas yang dilakukan pemerintah untuk mencegah kejahatan itu. Mungkin karena konsumen tidak tampak berteriak kesakitan dan langsung tewas seperti korban serpihan bom teroris sehingga pemerintah membiarkan anak bangsa ini tetap mengonsumsi makanan beracun untuk kemudian mati secara perlahan. Berulangnya kasus peredaran pangan kedaluwarsa sangat berisiko menyebabkan keracunan pangan. 

Masyarakat patut mengetahui informasi yang sebenarnya tentang bahaya di balik makanan kedaluwarsa. Hal itu menjadi hak masyarakat dan dalam UU Nomor 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen diatur dalam Pasal 4. Siapa yang harus bertanggung jawab? Pelaku industri pangan sebagai produsen adalah pihak yang harus bertanggung jawab. 

Produk pangan yang beredar di Indonesia, termasuk di dalamnya produk impor yang dipasarkan di Indonesia serta produk pangan produksi UMKM, harus memenuhi persyaratan perundangan yang berlaku. Pemerintah melalui Undang- Undang Nomor 18/2012 tentang Pangan telah memberikan mandat kepada produsen pangan untuk mencantumkan informasi waktu kedaluwarsa produknya. 

Ketentuan tersebut tertuang pada Pasal 89, setiap orang dilarang memperdagangkan pangan yang tidak sesuai dengan keamanan pangan dan mutu pangan yang tercantum dalam label kemasan pangan. Hal senada juga dipertegas dan ditetapkan oleh pemerintah seperti tercantum pada UU Nomor 23/1999 tentang Kesehatan. 

Alternatif :

1.      Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.

2.      Apabila hasil pengawasan ternyata menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan membahayakan konsumen, menteri dan atau menteri teknis mengambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Solusi :

Alternatif yang dipilih yaitu alternatif 2, sebagaimana perlu adanya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, serta lembaga perlindungan swadaya masyarakat  dalam mengawasi barang atau jasa yang ditawarkan, yang mana harus memenuhi kelayakan produksi yang berhubungan erat dengan karakteristik dan sifat dari barang atau jasa sebelum diperdagangkan dan dikonsumsi oleh  konsumen. Ketika mereka sebagai konsumen merasa telah dirugikan atas barang atau jasa yang ditawarkan oleh para pelaku usaha, sebagai konsumen yang dirugikan mereka akan mendapatkan perlindungan hukum serta dapat mengajukan gugatan, tuntutan, dan mendapatkan ganti rugi (jika memang terbukti bersalah) berdasarkan UUPK (Undang-undang Perlindungan Konsumen).

Disarankan agar ketentuan perundang- undangan yang berkaitan dengan Perlindungan Konsumen agar tetap dijalankan secara menyeluruh dan komprehensif agar supaya apa yang menjadi cita-cita untuk dapat melindungi konsumen dapat terwujud. sebagaimana pula agar pelaku usaha juga dapat berkembang sesuai dengan era globalisasi saat ini, sehingga konsumen dan pelaku usaha mematuhi hak dan kewajiban, pelaku usaha tidak melakukan perbuatan yang dilarang, dan mematuhi aturan yang berkaitan dengan klausula baku, dan bertanggung jawab atas segala kegiatan usahanya.

Referensi:

http://www.koran-sindo.com/news.php?r=1&n=1&date=2016-09-14